30 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2019 Resmi dari Portal CAT BKN, Lengkap Jawaban dan Pembahasan.
Salah satu tes pada Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) CPNS 2019 adalah Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
TWK berjumlah 30 soal. Jawaban benar bernilai 5 sedang jika salah nilainya 0.
Ketentuan mengenai nilai ambang batas atau passing grade dalam SKD CPNS 2019 diatur dalam Pasal 3 Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019.
Adapun nilai ambang batas atau passing grade untuk TWK berdasarkan ketentuan tersebut yaitu 65.
Nah, berikut kami coba bagikan Contoh Soal TWK SKD CPNS 2019 dilansir dari laman Portal CAT BKN.
Adapun pembahasan soal-soal dilansir dari berbagai sumber.
1. Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia disebut dengan ....
A. Ekstradisi
B. Remunerasi
C. Suaka
D. Transgenerasi
E. Deportasi
Jawaban: E
Lainnya:
Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Remunerasi adalah pemberian gaji (payment) kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/ kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja.
Suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar tabernakel atau altarnya. Pada masa kini, istilah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman.
2. Suku Mentawai mendiami daerah..
A. Sumatera Barat
B. Riau
C. Sumatera Selatan
D. Kalimantan Timur
E. Kalimantan Barat
Jawaban: A
Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai.
Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudera Hindia dan secara administratif masuk ke dalam provinsi Sumatra Barat, Indonesia.
3. Ibukota negara Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal..
A. 4 Januari 1946
B. 14 Januari 1946
C. 4 Januari 1947
D. 14 Januari 1947
E. 11 Januari 1948
Jawaban: A
Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api.
19 Desember 1948: Bukittinggi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
6 Juli 1949: Yogyakarta
Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949.
Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.
17 Agustus 1950: Jakarta
RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto.
28 Agustus 1961: Jakarta
Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
26 Agustus 2019:
Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. (Wikipedia)
4. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah ...
A. KPK
B. MPR
C. DPR
D. KPU
E. Presiden
Jawaban: D
5. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh perdana menteri, hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Perdana Menteri
D. Ekstra Parlementer
E. Konstitusiaonal
Jawaban: B
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
6. Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah (lokal) berkewajiban menetapkan kebijakan
A. Sosial ekonomi
B. Politik
C. Teknis operasional
D. Eksekutif
E. Administratif
Jawaban: C
7. Suatu Konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut ....
A. Max Scheller
B. Nursal Luth
C. Kluckhoorn
D. Kamus Ilmiah Populer
E. Nietzche
Jawaban: C
Clyde Kluckhohn mendefinisikan sebuah nilai sebagai: sebuah konsepsi, eksplisit (tersurat) atau implisit (tersirat), merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok, yang diinginkan/didambakan sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir.
8. Di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia ialah :
a. Dewi Sartika
b. Hasyim Asy’ari
c. Untung Surapati
d. Cipto Mangunkusumo
e. Danudirja Setiabudi
Jawaban: C
Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan Tumenggung Pasuruan
Lainnya:
Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966.
Kiai Haji Mohammad Hasjim Asy'arie bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Ashari adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara ia dikenal sebagai "Tiga Serangkai" yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda
Dr. Ernest Fran̤ois Eug̬ne Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879 Рmeninggal di Bandung, Jawa Barat, 28 Agustus 1950 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.
9. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah
a. DPR
b. MPR
c. KY
d. MK
e. MA
l
D. Nilai Praksis
E. Nilai Kehidupan
Jawaban: D
Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut :
a. Nilai Dasar Pancasila atau Nilai Ideal Pancasila adalah nilai – nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai – nilai instrumental dan praxis.
b. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar / ideal dimana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam UUD 1945 danperaturan perundang – undangan lainnya.
c. Nilai Praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan / dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.
13. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal
A. Pembentukan kabinet sangat demokratis
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil
C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
A. Pembentukan kabinet sangat demokratis
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil
C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
Jawaban: B
14. Di bawah ini Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali
A. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1957
B. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975
C. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965
D. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
E. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1948
Jawaban: D
Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia:
1. UU No. 1 tahun 1945
2. UU No. 22 Tahun 1948
3. UU No. 44 Tahun 1950
4. UU No. 1 tahun 1957
5. UU No. 18 tahun 1965
6. UU No. 19 tahun 1965
7. UU No. 5 tahun 1974
8. UU No. 5 tahun 1979
9. UU No. 22 tahun 1999
10. UU No. 32 tahun 2004
11. UU No. 9 Tahun 2015
15. Pertunjukkan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah ?
A. Lenong
B. Mamanda
C. Ludruk
D. Kethoprak
E. Makyong
Jawaban: A
Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia
Lainnya:
Mamanda: Kalimantan Selatan
Ludruk: Jawa Timur
Kethoprak: Jawa Tengah
Makyong: Melayu
16. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 15 Tahun 2002
D. UU No. 30 Tahun 2002
E. UU No. 7 Tahun 2006
Jawaban: D
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kpk.go.id)
17. Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun ....
A. 1945
B. 1955
C. 1959
D. 1965
E. 1995
Jawaban: B
Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.
KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.
Lainnya:
Pelopor KAA
Indonesia: Ali Sastroamidjojo
Pakistan: Mohammad Ali Bogra
India: Jawaharlal Nehru
Sri Lanka: Sir John Kotelawala
Myanmar: U Nu
Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
18. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
A. 1 tahun
B. 3 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
E. 9 tahun
Jawaban: B
19. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari..
A. fakta
B. priodisasi
C. kronik
D. kronologi
E. sumber
Jawaban: C
20. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut ..
A. custom
B. jurisprudensi
C. treaty
D. doktrin
E. adat
Jawaban: C
Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. (Wikipedia)
21. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.Merupakan bunyi Konstitusi RIS 1949 Pasal ..
A. 1 ayat 1
B. 2 ayat 1
C. 1 ayat 2
D. 2 ayat 2
E. 1 ayat
Jawaban: A
22. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah ....
A. objeknya
B. sifat instrumennya
C. strukturnya
D. cara berlakunya
E. jumlah pesertanya
Jawaban: E
Perjanjian Bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
Perjanjian Multilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara
23. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari…
A. Soekarno
B. Syahrir
C. Amir Syarifudin
D. Mohammad Hatta
E. Agus Salim
Jawaban: D
Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara Bebas dan Aktif yang memiliki makna sebagai berikut:
Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur
Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. (guruppkn.com)
24. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah ....
A. Kapitulasi Tuntang
B. Perjanjian Linggarjati
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian San Fransisco
E. Perjanjian Kalijati
Jawaban: E
Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia.
Lainnya:
Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.
Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.
Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952.
Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.
25. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ...
A. Bertanya kepada Pemerintah
B. Melakukan penyelidikan
C. Melakukan perubahan terhadap RUU
D. Mengawasi jalannya pemerintahan
E. Ikut serta menetapkan APBN
Jawaban: A
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:
1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (dpr.go.id)
26. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal :
A. 28/09/2009
B. 29/09/2009
C. 30/09/2009
D. 1 Oktober 2009
E. 2 Oktober 2009
Jawaban: E
Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. (Wikipedia)
27. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu:
A. Kalvinis
B. Reformis
C. Demokratis
D. Kameralis
E. Kapitalis
Jawaban: D
Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu.
Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.
28. Peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan ....
A. Hayam Wuruk
B. Gajah Mada
C. Raja Pajajaran
D. Balaputradewa
E. Prabu Maharaja Linggabuana
Jawaban: A
Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit, Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali.
29. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas - batas yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari ....
A. Modernisasi
B. Demokrasi
C. Globalisasi
D. Ideologi
E. Westernisasi
Jawaban: C
30. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah ....
A. peraturan tentang perbuatan moral yan menjamin keadilan
B. peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia
C. peraturan yang bersifat memaksa
D. peraturan yang ditentukan oleh penguasa
E. peraturan yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang
Jawaban: A
Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
