BSU Guru Madrasah Non PNS Terserap 100%

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru madrasah non PNS sudah terserap seluruhnya. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag, M Zain.

"Per 30 desember 2020, saldo bank penyalur sudah 0 rupiah. Itu berarti 100 persen BSU guru Non PNS sudah terserap. Alhamdulillah," terang M Zain di Jakarta, Kamis (31/12).

"Ini prestasi Kemenag," lanjutnya.

M Zain menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah mengawal program ini sehingga tersalurkan dan  tepat sasaran. Apresiasi juga disampaikan ke media yang berperan besar dalam mengedukasi dan penyebaran informasi. 

"Semoga mashlahat dan bisa memberi keringanan bagi guru-guru madrasah kita di tengah pandemi Covid 19," tutur M Zain.

Notifikasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non PNS sudah dikirim ke Aplikasi Simpatika sejak 17 Desember 2020. Sejak itu, 543.928 guru yang berhak menerima BSU sudah bisa melakukan cetak surat kelengkapan untuk ditandatangani dan dibawa ke bank penyalur. BSU guru madrasah Non PNS ini sebesar Rp600.000 per bulan dan diberikan untuk tiga bulan.

Cairnya BSU guru madrasah non PNS ini disambut oleh Sutejo dan Purwantini. Keduanya selama ini mengabdikan diri sebagai guru madrasah di Kab Rembang. Bagi mereka berdua, BSU ini sangat membantu, utamanya di masa pandemi.

“Alhamdulillah, saya sampaikan terimakasih kepada pemerintah yang sudah memberikan BSU di masa pandemi ini. Lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan saat  pemasukan sedang berkurang,” ujar Sutejo di Rembang, Selasa, 29 Desember 2020.

“Alhamdulillah, akhirnya kami guru non PNS mendapatkan BSU. Meskipun proses verifikasi dan validasi agak lama mulai Oktober kemarin,” sambung Purwantini.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

BSU Cair, Guru Non PNS di Rembang Ucap Syukur dan Terima Kasih

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Sutejo dan Purwantini adalah dua dari ratusan ribu guru Non PNS penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Keduanya selama ini mengabdikan diri sebagai guru madrasah di Kab Rembang.

BSU bagi ribuan guru Non PNS ini  sudah cair pada 22 dan 23 Desember lalu. Bagi Sutejo dan Purwantini, BSU ini sangat membantu, utamanya di masa pandemi.

Sutejo adalah guru honorer sekaligus operator IT MAN 1 Rembang. Sutejo sudah  mengabdi selama 10 tahun. Dia mengaku sangat gembira mendapat BSU sebesar Rp600.000 per bulan dan diberikan untuk tiga bulan.

Sutejo mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah kepada guru honorer yang gajinya tidaklah seberapa. “Alhamdulillah, saya sampaikan terimakasih kepada pemerintah yang sudah memberikan BSU di masa pandemi ini. Lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan saat  pemasukan sedang berkurang,” ujarnya di Rembang, Selasa (29/12).

Hal sama diutarakan guru PAI SMP 2 Rembang, Aris Shoimin. Aris menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah menaruh perhatian kepada guru-guru honorer, utamanya guru PAI. “Kemarin saya sempat ketar-ketir, apakah jadi dapat BSU. Alhamdulillah kemarin saya cek rekening sudah masuk,” ujar Aris.

Aris berharap, pemerintah lebih intensif memperhatikan nasib guru non PNS. Karena guru PAI berperan penting dalam pendidikan siswa.

Purwantini, guru honorer MTs Tauhidiyah Sulang, juga mengungkapkan kelegaannya. BSU yang sudah lama ditunggu akhirnya cair. “Alhamdulillah, akhirnya kami guru non PNS mendapatkan BSU. Meskipun proses verifikasi dan validasi agak lama mulai Oktober kemarin,” ungkapnya.

BSU ini merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan. Lebih dari 2.000 guru madrasah dan PAI non PNS di Rembang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Rinciannya, sekitar 1.900 guru non PNS di madrasah dan sekitar 200 guru PAI non PNS.

Guru madrasah tersebut adalah yang sudah terdata di Simpatika Kemenag Rembang. Sementara guru PAI non PNS adalah guru yang sudah terdata di aplikasi SIAGA. Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh operator Kemenag Rembang.

Notifikasi pencairan BSU Guru Non PNS ini sudah bisa dicek pada aplikasi Simpatika masing-masing penerima.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Kemenag Gelar Apresiasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 2020

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Ditjen Pendidikan Islam Kemenag akan menggelar Apresiasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Adiktis) 2020. Adiktis akan digelar di Jakarta, 30 Desember 2020, jam 10.00 - 11.30 WIB.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno mengatakan Adiktis merupakan penghargaan terhadap capaian tertinggi pada beberapa aspek tertentu yang diraih Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

“Adiktis insya Allah dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas. Ini diharapkan menginspirasi dan memotivasi kampus untuk lebih baik lagi," ujar Suyitno di Jakarta, Selasa (29/12).

Ada 15 kategori Adiktis 2020, antara lain: PTKI Pemilik Jurnal Bereputasi Terbanyak, PTKI dengan Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Terbanyak, PTKI dengan Profesor Terbanyak, PTKI dengan Persentase Akreditasi Prodi A/Unggul Terbanyak, dan PTKI dengan BLU Terbaik.

“Adiktis 2020 lebih fokus pada kelembagaan atau institusi, bukan personal seperti dosen, pustakawan, laboran atau tenaga kependidikan. Jadi lebih mempertimbangkan kinerja kolektif dan bersama-sama”, lanjutnya.

Di tempat terpisah, Prof. Agus Sartono, Deputi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, menyatakan bahwa target APK PT (Perguruan Tinggi) pada tahun 2025 adalah 35% kemudian di tahun 2035 adalah 50% dan tahun 2045 adalah 60%. Maka tanpa peningkatan kapasitas PT target tersebut tidak akan dapat diwujudkan.  Alternatif peningkatan akses dapat dilakukan dengan membangun PT baru, merevitalisasi PT lama atau transformasi PTKI sehingga kapasitas meningkat.

Deputi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono mengapresiasi Adiktis 2020. Menurutnya, penghargaan ini relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas civitas akademika sekaligus perbaikan tata kelola. Kedua hal itu diharapkan berdampak pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Menurut Agus Sartono, target APK PT (Perguruan Tinggi) pada 2025 adalah 35%. Target ini akan naik pada 2035 menjadi 50% dan 60% pada 2045. "Adiktis 2020 sudah sangat tepat dalam rangka peningkatan kapasitas yang disertai dengan governance pengelolaan PTKI”.

Respon positif juga diberikan Deputi PMMK BAPPENAS Subandi Sardjoko. Menurutnya, memberikan apresiasi atas kinerja terbaik adalah langkah tepat. “Mungkin ke depan sebaiknya ditonjolkan lagi PTKI berprestasi  yang mampu melakukan riset dan menghasilkan inovasi dan kemitraan dengan dunia usaha," sarannya.

Adiktis 2020 rencananya dihadiro sejumlah pejabat eselon I dan pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) baik negeri maupun swasta. Kegiatan ini tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Unduh PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Di dalam PMA Nomor 30 Tahun 2020 ini diatur secara khusus mengenai pendirian Pesantren dan juga penyelenggaraan Pesantren.

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemerdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI.

Pendidikan Pesantren merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren. berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah berpola pendidikan muallimin.

Pendirian Pesantren

Pesantren terdiri atas :

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pesantren sebagaimana yang dimaksud dapat didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat (kelompok orang beragama Islam).


Pendirian Pesantren wajib :

1. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil’alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. memenuhi unsur Pesantren;
3. memberitahukan keberadaannya kepada Kepala Desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili pesantren; dan
4. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.

Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi. Izin terdaftar tersebut diberikan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP).

PSD ditandatangani oleh Direktur jenderal atas nama Menteri. Piagam Statistik Pesantren memuat data paling sedikit mengenai :

1. nomor statistik Pesantren;
2. nama Pesantren;
3. alamat Pesantren; dan
4. pendiri Pesantren.
   

Pesantren dapat mendirikan cabang di luar domisili dengan cara :

1. diusulkan oleh Pesantren induk; atau
2. bekerjasama dengan Pesantren lain.

Penyelenggaraan Pesantren

Penyelenggaraan Pesantren wajib :

1. mengembangkan nilai Islam rahmatn lil’alamin;dan
2. berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kewajiban tersebut diselenggarakan oleh Pesantren dalam :

1. fungsi pendidikan;
2. fungsi dakwah; dan
3. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan dan keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Kekhasan dan keunikan tertentu dalam penyelenggaraan Pesantren tersebut diarahkan pada pengembangan kajian, keilmuan, keahlian dan keterampilan.


Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit :

1. Kiai;
2. Santri yang bermukim di Pesantren;
3. pondok atau asrama;
4. masjid atau mushola; dan
5. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mualimin.

Penyelenggaraan Pesantren. Kitab Kuning, atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mualimin tersebut dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.

Download PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Selengkapnya mengenai PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren ini bisa anda download dibawah ini;

Demikian informasi mengenai PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Unduh Contoh File Kelengkapan LPJ BOS BA-BUN Tahun Anggaran 2020

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

LPJ merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban yang biasa digunakan sebagai istilah untuk melaporkan keuangan. Laporan ini disusun dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah yang isinya memuat pernyataan: 

(i) bahwa dana BOS telah diterima, digunakan dan jika ada sisa dana dikembalikan ke kas negara;
(ii) bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan semua bukti pengeluaran disimpan oleh pihak Madrasah. Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dibuatkan laporan singkat pelaksanaan kegiatan, Surat Keputusan (SK) Kegiatan dan Surat Tugas (jika diperlukan);
2. Bukti pengeluaran dana (kuitansi/faktur pajak/surat setoran pajak/nota/bon dari vendor/toko/supplier) harus menyertakan tanggal pembelian dan stempel toko;
3. Dokumentasi kegiatan, berupa foto, video, dan media publikasi online/offline (jika diperlukan);
4. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Laporan pertanggungjawaban disusun dilengkapi dengan dokumen pendukung, di antaranya:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM);
4. Pembukuan (BKU) (Formulir BOS K-2), dan BPP;
5. Kuitansi Pengeluaran dan Faktur;
6. Surat Setor Pajak (SSP) / Bukti Setor Pajak.

Dokumen Laporan ini beserta seluruh dokumen pendukung wajib disimpan di Madrasah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada: Pengawas Madrasah, Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten/Kota, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, dan lembaga pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

Silakan unduh dibawah ini untuk mendapatkan contohnya;

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Alamat VervalPD Kemenag Terbaru serta Alternatif Linknya

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

VervalPD adalah merupakan pendataan yang lebih fokus kepada jenis Data Nomor Induk Siswa Nasional yang biasa disingkat dengan NISN. Semenjak dirilis beberapa tahun lalu oleh Kemendikbud sudah terjadi beberapa perubahan Alamat Aplikasi VervalPD utamanya untuk Kemenag.

Perubahan tersebut berakibat kemungkian ada beberapa operator tidak mengetahui dengan Alamat web Verval PD terbaru tersebut. Sehingga menyebabkan operator mengalami kebingungan ketika hendak melakukan verval peserta didik utamanya untuk data NISN. Lebih lagi operator yang tergolong baru secara otomatis tidak tahu kalau tidak di Infokan oleh temannya atau tidak bertanya ke sesama Operator.

Dapat dikatakan bahwa Data NISN yang di verifikasi pada vervalPD adalah sangat penting sekali untuk kelangsungan siswa. Karen pada NISN ini terdapat data yang harus diedit jika salah, diverifikasi jika benar dan dibuatkan NISN jika belum punya NISN. Karena NISN ini menjadi nomor unik sebagai pengenal siswa yang bersifat unik, standar, dan berlaku sepanjang masa.

Data yang ada di vervalpd Kemenag sendiri diambil dari hasil Generate data EMIS, jadi akan terlihat kualitas data yang dimasukan ke EMIS. Apakah data yang dimasukkan sudah valid atau masih salah? Nah itu akan terlihat pada VervalPD utamanya data NISN.

Maka dari itu sebagai Operatoe Wajib tahu kalau bisa Catat Daftar Alamat VervalPD Kemenag Terbaru dan Alternatif Link. Hal ini untuk mengantisipasi lupa alamat web Vervalpd atau jika ganti operator. Perlu anda ketahui bahwa vervalpd dikeolah oleh leh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik untuk Dinas Pendidikan maupaun Kemenag.

Alamat VervalPD Kemenag Terbaru

Berdasarkan hasil pengamatan oleh kami bahwa terdapat alamat VervalPD terbaru yang bisa diakses oleh Operator. Alamat web Vervalpd terbaru tersebut adalah di bawah ini:

https://vervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id/

Alamat web vervalPD terbaru

Nah itulah alamat terbarunya, sedangkan untuk alamat sebelumnya masih bisa diakses seperti biasanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi overload pada VervalPD ketika banyak pengguna yang mengakses vervalPD. Sehingga mobilisasi web VervalPD tetapt stabil dan lancar.

Alternatif Link Web VervalPD

Selain link diatas terdapat beberapa alamat link yang bisa dijasikan sebagai referensi Link Alternatif. Jadi ketika link pertama susah untuk diakses maka anda bisa menggunakan alamt web alternatif. 

Nah berikut ini sudah kami kumpulkan alamat link alternatif vervalPD kemenag. Berikut daftar link alternatifnya:

• https://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/
• http://refoperasional.data.kemdikbud.go.id/kemenag
• https://sso.data.kemdikbud.go.id/sys/login?appkey=348310F2-0262-4F5D-B7D1-41F92ECDCA93
• https://sso.data.kemdikbud.go.id/sys/login?appkey=8D86081B-ADCE-4398-A979-F18217DE4277
  

Nah itulah daftar alamat alternatif VervalPD Kemenag yang perlu Sobat ketahui.

Sobat operator bisa login dengan akun masing – masing pada link yang digunakan. Intinya jangan sampai salah alamat web atau lebih parahnya lagi tidak tahu alamat vervalPD.

Nah jika dirasa lupa username dan password silahkan bisa berkoordinasi dengan admin kabupetan/kota setempat utntuk meminta reset ulang akun VervalPD.

Baiklah demikian informasi tentang Alamat VervalPD Kemenag Terbaru dan Alternatif Link. Semoga informasi yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi anda semua. Dengan alamat link alternatif vervalPD kemenag ini dapat mempermudah pekerjaan.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Kemenag Launching Gerakan Wakaf Uang ASN, Menag: Bukti Nyata Dedikasi

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Kementerian Agama melaunching gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag. Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini bertujuan sebagai percontohan sekaligus inisiator wakaf uang di kalangan ASN serta masyarakat umum.

“Hari ini Saya sangat bangga dan terharu berada di tengah keluarga besar Kementerian Agama seluruh Indonesia. Apalagi momen ini juga bertepatan dengan Launching Wakaf Uang ASN Kemenag. Alhamdulillah, spirit ikhlas beramal ternyata selalu melekat dalam diri kita semua,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas membuka sambutannya dalam Launching Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, di Jakarta, Senin (28/12). 

“Wakaf uang adalah bukti nyata dedikasi dan loyalitas ASN Kementerian Agama terhadap umat,” imbuhnya. 

Menag berharap Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag yang dilaunching hari ini akan menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong masyarakat umum mengikutinya. “Kita mulai dari diri kita, dari rumah kita, dan dari institusi kita,” imbuh Menag. 

"Launching Wakaf Uang ASN Kemenag adalah program strategis yang akan membawa perubahan bagi perwakafan di Indonesia," ujarnya. 

Hadir dalam Launching Wakaf Uang ASN Kemenag Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor. Ribuan ASN Kemenag juga mengikuti kegiatan secara daring. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Kemenag.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan, hingga saat ini telah terkumpul dana sebesar 3,4 miliar rupiah dari Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag mulai disosialisasikan sejak 17 Desember 2020. 

“Mudah-mudahan ini bisa mejadi contoh bagi Kementerian lainnya maupun para ASN yang ada di seluruh Indonesia,” kata Kamaruddin Amin. 

Ia berharap Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag turut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. "Gerakan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan literasi wakaf di Indonesia," sambungnya. 

Kamaruddin menjelaskan, ruang lingkup sasaran gerakan wakaf uang adalah seluruh ASN Kementerian Agama, tingkat pusat hingga daerah, PNS maupun Non PNS, hingga penyuluh serta pengajar honorer. Bentuk Wakaf Uang ASN Kementerian Agama berupa wakaf uang permanen atau selamanya. Serta sifatnya sukarela bukan paksaan dan kewajiban dari masing-masing individu. 

Selanjutnya, wakaf uang yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pendidikan serta program pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf.

Saat ini menurut Kemenpan RB tercatat ada 4,2 juta ASN di seluruh Indonesia. Karenanya menurut Kamaruddin, ASN menjadi subjek potensial untuk mengoptimalisasi wakaf uang di Indonesia. “Kemenag memiliki sekitar 221 ribu ASN. Semoga ini langkah awal dari seribu langkah yang kita butuhkan untuk meningkatkan perwakafan di Indonesia,” harap Kamaruddin. 

Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh mengapresiasi Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag ini.  Menurutnya, gerakan yang dirintis Kemenag ini menjadi bagian penting untuk membangun life style perwakafan di Indonesia. “Ini inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” tutur M. Nuh. 

“Kami dari BWI sangat berterima kasih dengan gerakan wakaf uang ini. Rasanya dengan wakaf uang ini, akan ada era baru dalam perwakafan di Indonesia,” tutur M. Nuh.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Silaturahim ke Rabithah Alawiyah, Menag: Alhamdulillah, para Habaib Beri Restu dan Doa

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak henti berkeliling ke sejumlah tokoh agama dan organisasi sosial keagamaan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Senin (28/12) siang, Menag Yaqut giliran bersilaturahim ke Rabithah Alawiyah, organisasi para habaib di Indonesia. 

Kedatangan Menteri Yaqut ke Kantor Pusat Rabhitah Alawiyah di Jakarta Selatan, disambut Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar Smith dan sejumlah pengurus. Pertemuan yang berlangsung di lantai 5 gedung tersebut berlangsung cair. 

"Maaf kami datang agak telat karena baru saja dipanggil oleh Presiden Jokowi di Istana. Tadi Bapak Presiden juga menitipkan salam kepada jajaran pengurus Rabithah Alawiyah dan seluruh anggotanya di Indonesia," ujar Menag. 

Selain memperkenalkan sebagai menteri agama yang baru dan menjelaskan program Kementerian Agama, Menag Yaqut mengapresiasi kontribusi Rabithah Alawiyah dalam pembangunan bangsa. Menag menilai, peran aktif Rabithah Alawiyah selama ini sangat membantu dalam kemajuan sekaligus kedamaian bangsa. Menag berharap peran positif ini bisa terus dilanjutkan bersama-sama pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. 

"Pertemuan ini sifatnya hanya silaturahmi saja. Alhamdulillah para habaib memberikan restu dan doa agar amanah yang kami emban ini bisa tertunaikan dengan baik," kata Menag usai pertemuan.

Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar bersyukur atas kedatangan Menag Yaqut di kantornya. Habib Zen menyebut Yaqut Cholil Qoumas adalah Menag pertama yang berkunjung ke kantor Rabithah Alawiyah. Habib Zen mendoakan dan mendukung Menag Yaqut agar bisa mengemban kepercayaan dari Presiden Jokowi dengan baik. 

"Kami sangat terbuka, dan organisasi ini sebenarnya diisi oleh beragam profesi dari ustaz, dai, profesional, intelektual hingga pebisnis," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Habib Zen juga menyatakan, Rabithah Alawiyah berkomitmen untuk terus mendukung  dan membantu program-program pemerintah serta Kementerian Agama.

Kiprah dan kontribusi Rabhitah Alawiyah selama ini cukup besar. Organisasi tempat berhimpun para habaib ini telah berdiri sejak Desember 1928 atau dua bulan setelah Sumpah Pemuda. Sejak itu,  semangat persatuan kebangsaan para alawiyin bertambah kuat. 

Dengan kegiatan-kegiatan berbasis sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan dan dakwah Islam, Rabithah Alawiyah banyak berupaya membantu meningkatkan derajat kehidupan warga.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

.

Baca selengkapnya ...