Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, Kementerian Agama perlu menyempurnakan pengelolaan data dan sistem informasi dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama mempunyai tujuan:

• Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan
• Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi.

Ruang lingkup pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama meliputi:

• tata kelola:
• arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik:
• peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik:
• manajemen data,
• pusat data,
• aset sistem pemerintahan berbasis elektronik:
• sistem manajemen keamanan informasi:
• pusat penanganan kerusakan sistem,
• pendanaan, dan
• pemantauan dan evaluasi.
  
  

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antarsarana/ media.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut JARSIKKA adalah jaringan berbasis elektronik yang menghubungkan antarsatuan kerja pusat dan daerah untuk komunikasi data, penyebarluasan atau diseminasi konten informasi, dan penyebarluasan kebijakan pimpinan.
4. Aplikasi adalah serangkaian kombinasi perangkat dan prosedur elektronik termasuk di dalamnya aktivitas prosedur kerja yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
5. Infrastruktur adalah fasilitas fisik TIK yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
6. Jaringan adalah hubungan antara satu titik (node) dengan satu titik (node) lainnya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
7. Jaringan Tertutup yang selanjutnya disebut Intranet adalah sebuah atau lebih Jaringan yang dihubungkan melalui protokol internet (TCP/IP) untuk berbagi pakai data, untuk konsumsi pengguna pada Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
   
   
8. Jaringan Terbuka yang selanjutnya disebut Internet adalah sebuah atau lebih Jaringan yang dihubungkan melalui protokol internet (TCP/IP) untuk berbagi pakai data menggunakan jalur publik untuk konsumsi seluruh pengguna pada Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
9. Konten adalah format informasi yang telah diperbaiki melalui ragam bentuk dan penyaringan (filtering) serta kombinasi dari berbagai macam sumber dalam rangka penyajian informasi.
10. Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diolah sedemikian rupa sehingga berdaya guna bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.
11. Proprietary adalah sistem dan aplikasi yang dilindungi oleh merek dagang, paten, atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksklusif.
12. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan adalah bagian dari Aplikasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan pada Kementerian Agama.
13. Chief Information Officer adalah pimpinan unit eselon II di Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab atas kelangsungan TIK pada Kementerian Agama.
14. Pengguna adalah semua pegawai dan/atau pihak lain yang atas persetujuan pengelola TIK Kementerian Agama menggunakan layanan TIK di Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun daerah.
    
    

Untuk lebih lengkapnya tentang Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag silakan unduh dibawah ini;

Download Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag

Untuk mengunduh file diatas silakan klik dibawah ini;

 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang "Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag ", semoga bermanfa'at. 

Terimakasih atas kunjungannya, mohon doa' agar blog ini terus berkembang dan berguna bagi semua orang.
Memberi manfa'at dunia dan akhirat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website ini silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله

 و صحبه أجمعين

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

Baca selengkapnya ...

Kemenag Gandeng BPKP, Review 8.605 Guru PAI Penerima Tukin Terhutang

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Jakarta --- Kementerian Agama menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review calon penerima tunjangan kinerja (tukin) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terhutang. Review dilakukan dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas pembayaran tukin terhutang.


Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana yang saat ini merangkap sebagai Plt. Direktur PAI menyatakan bahwa setelah proses review ini, Kementerian Agama memiliki legalitas untuk membayarkan tukin guru PAI yang terhutang. “Review ini adalah hasil rekomendasi pertemuan dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan pada awal tahun 2021,” kata Rohmat saat rapat koordinasi virtual terkait pelaksanaan review BPKP, Selasa (31/8/2021).  Rakor ini diikuti para Kepala Bidang PAI Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, tukin terhutang akan diberikan kepada guru agama per Mei 2018,” sambungnya.

Auditor Madya BPKP Didin Saepudin mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021, Pasal 16 ayat (4) mengatur bahwa dalam rangka pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, jika nilai tunggakan di atas RP2miliar, maka harus dilampiri hasil review dari BPKP. “Untuk itulah proses review dilaksanakan,” tegasnya.

“Review akan dilakukan serentak secara nasional mulai 6 September 2021. Review diperkirakan memerlukan waktu maksimal selama 3 minggu,” lanjutnya.


Untuk mendukung kelancaran tersebut, Didin meminta para pejabat wilayah agar menginstruksikan para GPAI calon penerima tunjangan kinerja menyerahkan dokumen pendukung ke Kanwil Kemenag sebelum 6 September 2021. Apa saja dokuman pendukung itu, sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3542 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pengawas PAI pada Sekolah yang diangkat Kementerian Agama.

“Pastikan tidak ada satupun GPAI yang terlewatkan dan juga dokumen yang diusulkan betul-betul valid. Karena untuk memasukkan guru yang terlewatkan harus melalui mekanisme review baik oleh BPKP atau Itjen,” kata Didin.

“Pola pelaksanaan review ini bukan dengan model sampling, namun dengan review dokumen per dokumen,” lanjutnya.

Kepala Subdit PAI yang menjadi leading sector pembayaran tukin terhutang ini, M. Munir, menyatakan bahwa calon penerima tukin sebanyak 8.605 guru. “Mereka adalah guru PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama dan ditugaskan untuk mengajar PAI pada sekolah,” ujar Munir.

Menurutnya, jika semua guru tersebut terverifikasi dan tervalidasi, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp158 miliar.

Dalam rangka mendukung kemudahan tracking data administrasi guru, Kementerian Agama memberikan kemudahan akses auditor BPKP pada Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA). Namun demikian, guru juga tetap diminta untuk cetak profil dirinya yang diambil dari aplikasi SIAGA. Karena profil tersebut menginformasikan tentang NUPTK, status kepegawaian, keaktifan tugas, awal bertugas, jabatan fungsional dan lainnya.

Dalam penjelasan teknis yang disampaikan oleh Hendro Wibowo, auditor BPKP, bahwa dikarenakan data Mei – Desember 2018 belum masuk ke dalam SIAGA, maka agar dipastikan ketersediaan dokumennya secara manual. “Setelah realisasi ini, kita semua berharap semua bisa dibayarkan dan tidak ada hutang tunjangan,” kata Munir menegaskan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang "Kemenag Gandeng BPKP, Review 8.605 Guru PAI Penerima Tukin Terhutang ", semoga bermanfa'at. 

Terimakasih atas kunjungannya, mohon doa' agar blog ini terus berkembang dan berguna bagi semua orang.
Memberi manfa'at dunia dan akhirat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website ini silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله

 و صحبه أجمعين

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 6 Semester 1

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله و الحمد لله

اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله و صحبه أجمعين

Menyikapi begitu banyaknya permintaan Sahabat serta rekan sesama guru tenaga pendidik di Madrasah yang minta di share mengenai RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) mata pelajaran PAI (Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fikih dan SKI) maka pada kali ini kami akan mencoba berbagi mengenai RPP 1 lembar untuk mata pelajaran FIKIH Kelas 6 Semester 1 yang telah kami sesuaikan dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019.

Kementerian Agama telah menyempurnakan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk Madrasah. Penyempurnaan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Kurikulum baru ini digunakan mulai tahun ajaran 2020/2021. 

KMA 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA 165 tahun 2014. Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).

Ada tiga persamaan kedua KMA ini. Pertama, persamaan mata pelajaran. Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. 

Persamaan kedua,tetap mengunakan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Nasional 2013. Ketiga, menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang
Disempurnakan.

Penyempurnaan kurikulum antara lain didasarkan pada hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag. Puslitbang antara lain menemukan adanya beberapa struktur materi antar jenjang dan antar kelas yang tumpang tindih. Penelitian ini juga menilai perumusan level kompetensi masih terlalu rendah. Temuan lainnya adalah materi Bahasa Arab dinilai cenderung strukturalis.

Berdasarkan temuan tersebut dan hasil kajian umum, Kemenag merasa perlu melakukan penyesuaian kurikulum di madrasah untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pendidikan abad  21, kebutuhan pembentukan karakter bangsa Indonesia sebagai warga dunia, serta pencapaian visi  Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. 

Ada delapan fokus penyempurnaan kurikulum tersebut, yaitu:

1. Penataan kembali distribusi materi yang tumpang tindih antar jenjang dan antar kelas.

2. Perumusan level kompetensi yang ditingkatkan untuk membekali peserta didik lebih tinggi dalam
berfikir kritis dan inovatif. Sehingga level kompetensi MI ditingkatkan hampir 30 % Kompetensi Dasar (KD) berlevel C4, MTs 70 % dan MA 90% level C4 hingga C6.

3. Penataan kesinambungan dan keselarasan perumusan antara KD1 Sikap spiritual, KD 2 Sikap Sosial ,
KD 3 Pengetahuan dan KD 4 Keterampilan.

4. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada aspek sikap dan keterampilan beragama dibanding pengetahuan atau kognitif.

5. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab untuk menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat relevan dengan kemajuan
kehidupan zaman.

6. Penguatan Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab sebagai pengantar siswa menjadi warga bangsa
Indonesia yang hidup dalam keberagaman.

7. Perubahan pada Materi Bahasa Arab terutama penyempurnaan dalam penyajian dan metode pendekatan yang digunakan sehingga lebih menekankan pada pendekatan fungsional dari pada
struktural.

8. Penyempurnaan kedalaman materi kurikulum mata pelajaran PAI pada Madarasah Aliyah Peminatan
Keagamaan, serta penggunaan pengantar Bahasa Arab pada pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada
MA Program Keagamaan (MAPK). 

Jadi, penyempurnaan ini juga pada aspek kedalaman materi. Harapannya, siswa semakin memahami ajaran agama dan Bahasa Arab. Keduanya diharapkan bisa menjadi bekal siswa menjadi warga bangsa yang bisa hidup dalam keberagamaan dan tetap kompetitif dalam kemajuan zaman.

RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelas 6 Semester 1

Berikut kami bagikan RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelas 6 Semester 1, silakan unduh, edit, tiru serta modifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan penyampaian Sobat dilapangan;

Unduh file diatas dengan klik link yang kami berikan dibawah ini;

BONUS
Sebagai tambahan sobat bisa juga download contoh beberapa RPP Fikih Kelas 6 Semester 1 dibawah ini;

• Makanan Halal
• Binatang Halal dan Haram

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

UNDUH JUGA:

• KI-KD PAI dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sesuai KMA 183 Tahun 2019
• Download Buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru sesuai KMA Nomor 183 Tahun 2019
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 1 Semester 1
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 2 Semester 1
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 3 Semester 1
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 4 Semester 1
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 5 Semester 1
• RPP 1 Lembar Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terbaru Kelas 6 Semester 1

Demikian yang kami bisa sampaikan, sering-seringlah bershilaturrahmi ke blog kami.
Semoga tiap harinya kami bisa selalu update info, berita, perangkat serta macam rupa-rupa yang berkaitan dengan dunia pendidikan terutama lingkungan Madrasah.

Kami hanya bisa berdo'a semoga artikel ini ada manfaatnya baik didunia maupun diakhirat. Dukung kami dengan bantu berbuat baik terhadap sesama lewat klik share kepada sobat lainnya yang membutuhkannya.

Terimakasih atas kunjungannya, mohon doa' agar blog ini terus berkembang dan berguna bagi semua orang.
Memberi manfa'at dunia dan akhirat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website ini silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله

 و صحبه أجمعين

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Baca selengkapnya ...

Menag: Selama PPKM, Tidak Ada Penutupan Rumah Ibadah

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Jakarta --- Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama hampir dua bulan, tepatnya sejak 3 Juli 2021. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa selama PPKM tidak ada penutupan rumah ibadah.

Menurut Menag, selama PPKM, pihaknya memang telah menerbitkan sejumlah Surat Edaran (SE) yang mengatur pelaksanaan kegiatan/keagamaan pada masa PPKM. SE tersebut diterbitkan dalam rangka membantu pencegahan dan memutusan mata rantai penyebaran Covid-19 .

“Terkait PPKM, tidak ada penutupan tempat ibadah, yang ada adalah pembatasan kegiatan peribadatan. Jadi, jika ada yang mengatakan penutupan tempat ibadah, saya pastikan ini adalah hoaks,” ujar Menag pada saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI Senin (30/8/2021).


“Edaran ini menjadi ikhtiar lanjutan dalam mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa PPKM,” sambungnya.

Selama PPKM, Menteri Agama setidaknya telah menerbitkan enam Surat Edaran. Yaitu, SE No 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tahun 2021. Edaran ini mengatur tiga hal pokok yaitu, tempat ibadah, pengelolaan tempat ibadah, dan jemaah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang "Menag: Selama PPKM, Tidak Ada Penutupan Rumah Ibadah ", semoga bermanfa'at. 

Terimakasih atas kunjungannya, mohon doa' agar blog ini terus berkembang dan berguna bagi semua orang.
Memberi manfa'at dunia dan akhirat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website ini silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله

 و صحبه أجمعين

ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

Baca selengkapnya ...